Gelar Turnamen Sepak Bola, Ormas GIBAS Dan Polsek Majenang Lakukan Koordinasi

CILACAP (Warta Merdeka) - Ormas GIBAS Resort Cilacap akan menggelar turnamen sepak bola bekerjasama dengan Polsek Majenang. Kegiatan yang rencananya akan diselenggarakan di lapang desa Sindangsari kecamatan Majenang dilaksanakan selama 32 hari.

Ketua Umum Ormas GIBAS Resort kabupaten Cilacap Arif Darmawan dalam koordinasinya mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka HUT Bhayangkara ke - 73. Selain itu, turnamen sepak bola yang rencananya diikuti 32 tim sepak bola dilaksanakan dalam rangka menyambut HUT RI 17 Agustus mendatang.

"InsyaAlloh rencananya kegiatan akan dimulai pada tanggal 20 Juli 2019 besok," ujar Arif pada saat koordinasi, Kamis (27/6/2019) malam di Mapolsek Majenang.

Dari hasil koordinasi, lanjutnya, turnamen sepak bola akan di kasih nama BHAYANGKARA CUP. Hal ini menurut Arif dimaksudkan untuk lebih mempererat kerjasama antara Ormas GIBAS dengan pihak kepolisian.

Sementara itu Kapolsek Majenang AKP Tri Suryo Irianto menyambut dengan baik kegiatan ini. "Kami menyambut kegiatan positif ini. Diharapkan akan menjadi hubungan yang lebih sinergis antara kepolisian dengan ormas. Khususnya ormas Gibas," jelasnya.
 (www.lpmscrstaismajenang.ga)

Pembagian Rapot MTS Negeri 01 Majenang,Cilacap
Pembagian Rapot nilai yang di lakukan di MTS Negri 01 Majenang Cilacap, Sabtu 29 Juni 2019 pukul 10 : 00 kelas 8A

Agar walimurit yang datang lebih dahulu agar mendapat rapot terlebihdahulu maka dibuat ide dengan menggunakan nomer antrian, (Ibu H.Mardiah dan Ibu rofikoh)

anak yang berinisial Z akan mendapat pembagian rapot terakhir walaupun walimurid datang lebih awal dibanding yang memiliki anak berinisial A, oleh sebab itu agar tidak ada kecemburuan dan hal lainnya maka penggunaan no antian di jadikan solusinya  (Ibu H.Mardiah )

Hal yang menarik lainnya yang di informasikan pada walimurid mengenai pengambilan rapot adalah
Persyaratan untuk dapat mengambil rapot selain melunasi biaya spp juga murid harus menyelesaikan sebuah hafalan, apa bila siswa tidak mengikuti hafalan maka rapot belum bisa di ambil (Ibu H.Mardiah)
 Pembelajaran  yang mengajarkan murid untuk lebih dekat dengan tuhannya ( salah satu wali Murid) Kita harus lebih dekat dengan tuhan dengan cara menjalin kemesraan dengan tuhan ( caknun, Youtube kemesraan dengan tuhan)
dengan beberapa kata pembukaan dan informasi, libur sekolah maupun mengenai biaya  SPP tahun yang akan datan berjalan dengan sangat kondusif.

Jurnalis Ambon,Galang Dana Untuk Anak Yatim Yang Jantungnya Bocor

Suasana konferensi pers menyambut HARKOPNAS 2019 yang bakal diselenggarakan 12-14 Juli

JAKARTA (wartamerdeka.info) - Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan menghadiri puncak peringatan Hari Koperasi pada 12 Juli 2019 di GOR Satria, Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

Mengusung tema ”Reformasi Total Koperasi di Era Industri 4.0", perayaan Harkopnas diperkirakan akan dihadiri sekitar 20.000 masyarakat koperasi dan stakeholders koperasi dari seluruh Indonesia.

Peringatan Hari Koperasi 2019 dirayakan secara agak berbeda. Untuk pertama kali, puncak peringatan Harkopnas digelar di lbu Kota Kabupaten, yaitu Kota Purwokerto, lbu Kota Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Selama ini, puncak peringatan Harkopnas selalu diselenggarakan di lbu Kota Propinsi.

Selain terobosan baru memilih Kota Kabupaten, kegiatan Harkopnas 2019 juga bervariasi dan berlangsung dalam periode cukup lama, 8 bulan, yaitu dari Bulan Maret hingga Oktober 2019. Perayaan puncak Harkopnas 2019 juga sangat kental dengan warna milenial serta bernuansa budaya dan kearifan lokal. ”Dekopin dan Pemerintah (Kemenkop dan UKM) selalu berupaya agar Hari Koperasi yang dirayakan setiap tahun menjadi wadah konsolidasi segenap stakeholders gerakan koperasi nasional. Lebih dari itu, Harkop merupakan momentum tahunan sebagai upaya secara terus-menerus mempromosikan koperasi sebagai sistem ekonomi berkeadilan yang menyejahterakan,” ujar Ketua Harkopnas 2019, Pahlevi Pangerang, seperti dikutip dari
industry.co.id. (gus

Pers Mahasiswa (Persma) adalah entitas penerbitan mahasiswa yang beroperasi di perguruan tinggi dan diluar perguruan tinggi yang dikelola oleh mahasiswa. Pers mahasiswa dianggap sebagai organisasi pers yang paling ideal karena tidak berorientasi pada kepentingan ekonomi melainkan pada idealisme mahasiswa.
Ada beberapa terminologi terkait pers mahasiswa ini di antaranya badan penerbitan pers mahasiswa (BPPM), unit kegiatan pers mahasiswa (UKPM), lembaga penerbitan pers mahasiswa (LPPM) dan lembaga pers mahasiswa (LPM). Namun, terminologi yang paling banyak dipakai adalah pers mahasiswa. Pers mahasiswa adalah penerbitan pers (dalam bentuk majalah, tabloid, newsletter, buletin, atau media online lainnya) yang benar-benar dikelola oleh mahasiswa. Seluruh proses mulai dari mencari berita (informasi), penulisan, tata letak, pracetak, dan distribusi dilakukan oleh mahasiswa.

Kamis 20 Juni 2019
19:23
Kebakaran si jago merah yang cukup besar untuk kedua kalinnya di area majenang pada pabrik kayu.
kebakaran saat ini berlokasi di jl. peramuk depan GOR Victory ( GOR Pemuda)
20 : 26 - 21: 45
PLN sengaja mematikan listrik Majenang dan sekitarnya karna pabrik yang terbakar dekat  dengan beberapa jalur listrik
sekitar 22 : 26
api dapat di padamkan oleh pemadam kebakaran dan bantuan dari masyarakat sekitar

Add caption

Bisa Mulut Manusia
Kitab suci Al Quran adalah kitab suci bagi orang – orang Islam, di dalam Al Kitab banyak menjelaskan tentang menjaga lisan atau bicara, bahkan dalam pribahasa juga seringkali menyinggung seperti Lidah lebih tajam daripada pisau dan lain sebagainnya, semua itu mungkin kalian sering mendengarnya.
Akan tetapi penulis tetap menuliskan mengenai pembahasan ini dikarnakan, masih banyak yang mungkin lupa akan itu semua dengan dibuktikan pada era saat ini masih banyak yang sering berbohong, fitnah,ingkar,gosip dan lain sebagainya dimana penggunaan lisan tidak seperti seharusnya digunakan.
Dari pengalaman penulis yang menjadi sebuah riset untuk acuan dalam tulisan saat ini penulis sering mendengar perkataan tidak, tidaakan, itu buruk, jangan, bukan danlain sebagainya sebagai sebuah bantahan atau alasan untuk mereka tidak melakukannya  akan tetapi sering kali justru mereka melakukannya, dan sudah tidak mengherankan lagi  jika mereka memberi tambahan untuk dalih atau alasan atas tingkahlakunya. Mungkin memang masih banyak di antaranya yang merubah keputusan dikarnakan mereka baru menyadari  apa yang haarus mereka lakukan namun seringkali mereka tidak memberitahu kembali atas perubabahan yang mereka putuskan, dan lebih parahnya banyak juga yang memang dengan sengaja mengatakan prihal tersebut untuk membohongi orang lain tanpa mereka sadari bahwa sekecil apapun kebohongan itu akan di pertanggung jawabkan di kemudiyan hari baik di ahirat maupun di dunia seperti siksa kubur atau akan di bohongi oleh orang lain.

Hal – hal sepele yang sering jadi kebiasaan saat ini adalah lebih mengutamakan kepentingan dan kebutuhan dibandingkan kejujuran dan aturan yang ada, contoh misal dengan di awali berbohong seperti menaikan harga jual saat berdagang dengan sangat tinggi dalih yang selalu di ucapkan adalah ini harga pas atau harga sudah dari pabriknya yang sebetulnya tidak seperti yang di katakan benih itu di budidayakan dan di kembangkan dengan korupsi dana seperti dalam suatu proyek baik kemasyarakatan maupun proyek kemahasiswaan proposal yang di buat oleh panitia selalu saja menambah nominal RAB pada proposal pengajuannya dan di perparah dengan LPJ tidak sesuay atas apa yang di berikan walau ada dana sisa dari proyek selalu ditulis bahwa semua dana habis untuk proyek.
Bayak budaya buruk yang menjadi suatu tradisi yang hingga saat ini masih tidak disadari oleh banyak orang seperti dari lisan maupun dalam perbuatan, akan tetapi baik buruk manusia dapat di percaya itu melalui lisan jika lisan digunakan untuk sedikit kebohongan maka kehancuran kepercayaan dan lain sebagainya yang lebih besar akan menanti dirinya.

Lisan lebih tajam daripada pisau semua orang mengetahui tapi juga tetap disalah gunakan, sama seperti pisau dapat digunakan untuk membantu atau melukai bahkan merusak seperti itu juga lisan ucapan dapat membantu kita menjadi seseorang yang lebih baik, dengan menjadi seseorang yang terus memperbaiki diri maka kesuksesan,  kebahagiaan lain akan mengikutinya sebaliknya jika lisan di gunakan untuk disalah gunakan maka kesusaan yang lebih besar akan menantinya seperti sebuah pondasi yang di awali dengan burukan maka akan di ahiri dengan kehancuran. Banyak yang beranggapan bahwa ucapannya sepele biasa dan tidak keterlaluan akan tetapi terkadang di fikiran orang lain itu sangat keterlaluan kasar  tidak sopan bahkan tidak jarang dapat melukai hatiseseorang.
Ucapan seseorang dapat menjadi racun mematikan karna hanya dengan ucapan dapat mengakibatkan sebuah rasa sakit yang bahkan tidak dapat di akibatkan oleh benda tajam sekalipun, rasa sakit yang diberikan seperti sebuah racun ular dapat membuat lukanya menjadi sangat parah baik secara perlahan maupun dengan cara yang lambat. Jadi jagalah lisanmu semakin pandai kamu menggunakan lisan dengan kebaikan maka bahagialah kamu.

1. Tanggung Jawab (Seorang jurnalis yang terlibat dalam pers harus memunyai tanggung jawab atas dampak dari informasi yang disampaikan).
2. Kebebasan Pers (Semua orang, termasuk jurnalis boleh dengan bebas menyampaikan informasi yang bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat tanpa pengekangan)
3. Masalah Etis (Pers lepas dari kepentingan individu dan mengabdi kepada kepentingan umum).
4. Ketepatan (Pers memiliki orientasi terhadap kebenaran untuk melayani publik)
5. Tindakan Adil untuk Semua Orang(Pers melawan keistimewaan atau campur tangan pihak-pihak yang mengakibatkan ketidakbebasan media dalam menyiarkan informasi).

1. Asas Demokratis

2. Asas Profesionalitas

3. Asas Moralitas 
   Sebagai sebuah lembaga, media massa atau pers dapat memberikan dampak sosial yang sangat luas terhadap tata nilai, kehidupan, dan penghidupan masyarakat luas yang mengandalkan kepercayaan. Kode Etik Jurnalistik menyadari pentingnya sebuah moral dalam menjalankan kegiatan profesi wartawan. Untuk itu, wartawan yang tidak dilandasi oleh moralitas tinggi, secara langsung sudah melanggar asas Kode Etik Jurnalistik. Hal-hal yang berkaitan dengan asas moralitas antara lain Wartawan tidak menerima suap, Wartawan tidak menyalahgunakan profesi, tidak merendahkan orang miskin dan orang cacat (Jiwa maupun fisik), tidak menulis dan menyiarkan berita berdasarkan diskriminasi SARA dan gender, tidak menyebut identitas korban kesusilaan, tidak menyebut identitas korban dan pelaku kejahatan anak-anak, dan segera meminta maaf terhadap pembuatan dan penyiaran berita yang tidak akurat atau keliru.
4. Asas Supremasi Hukum 
   Dalam hal ini, wartawan bukanlah profesi yang kebal dari hukum yang berlaku. Untuk itu, wartawan dituntut untuk patuh dan tunduk kepada hukum yang berlaku. Dalam memberitakan sesuatu wartawan juga diwajibkan menghormati asas praduga tak bersalah.
5. Konten Kode Etik Jurnalistik
   Surat Keputusan Dewan Pers No.03/SK-DP/III/2006, tanggal 24 Maret 2006 tentang Kode Etik Jurnalistik :
   
   
   Pasal 1
   Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.
   Pasal 2
   Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.
   Pasal 3
   Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.
   Pasal 4
   Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.
   Pasal 5
   Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.
   Pasal 6
   Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.
   Pasal 7
   Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan “off the record” sesuai dengan kesepakatan.
   Pasal 8
   Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.
   Pasal 9
   Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.
   Pasal 10
   Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.
   Pasal 11
   Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.
6. UNDANG-UNDANG TENTANG PERS
   BAB I
   KETENTUAN UMUM
   Pasal 1
   Dalam Undang-undang ini, yang dimaksud dengan:
   1. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.
   2. Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.
   3. Kantor berita adalah perusahaan pers yang melayani media cetak, media elektronik, atau media lainnya serta masyarakat umum dalam memperoleh informasi.
   4. Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.
   5. Organisasi pers adalah organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers.
   6. Pers nasional adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan pers Indonesia.
   7. Pers asing adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan asing.
   8. Penyensoran adalah penghapusan secara paksa sebagian atau seluruh materi informasi yang akan diterbitkan atau disiarkan, atau tindakan teguran atau peringatan yang bersifat mengancam dari pihak manapun, dan atau kewajiban melapor, serta memperoleh izin dari pihak berwajib, dalam pelaksanaan kegiatan jurnalistik.
   9. Pembredelan atau pelarangan penyiaran adalah penghentian penerbitan dan peredaran atau penyiaran secara paksa atau melawan hukum.
   10. Hak Tolak adalah hak wartawan karena profesinya, untuk menolak mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya.
   11. Hak Jawab adalah seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.
   12. Hak Koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.
   13. Kewajiban Koreksi adalah keharusan melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu informasi, data, fakta, opini, atau gambar yang tidak benar yang telah diberitakan oleh pers yang bersangkutan.
   14. Kode Etik Jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawanan.
   
   
   BAB II
   ASAS, FUNGSI, HAK, KEWAJIBAN DAN
   PERANAN PERS
   Pasal 2
   Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.
   Pasal 3
   1. Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.
   2. Disamping fungsi-fungsi tersebut ayat (1), pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi.
   Pasal 4
   1. Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.
   2. Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.
   3. Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.
   4. Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak.
   
   
   Pasal 5
   
   
   1. Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.
   2. Pers wajib melayani Hak Jawab.
   3. Pers wajib melayani Hak Koreksi.
   Pasal 6
   Pers nasional melaksanakan peranannya sebagai berikut:
   1. memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;
   1. menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormat kebhinekaan;
   1. mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar;
   1. melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum;
   1. memperjuangkan keadilan dan kebenaran;
   
   
   BAB III
   WARTAWAN
   
   
   Pasal 7
   
   
   1. Wartawan bebas memilih organisasi wartawan.
   2. Wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik.
   
   
   Pasal 8
   
   
   Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum.
   
   
   BAB IV
   PERUSAHAAN PERS
   Pasal 9
   1. Setiap warga negara Indonesia dan negara berhak mendirikan perusahaan pers.
   2. Setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia. 
   Pasal 10
   Perusahaan pers memberikan kesejahteraan kepada wartawan dan karyawan pers dalam bentuk kepemilikan saham dan atau pembagian laba bersih serta bentuk kesejahteraan lainnya.
   Pasal 11
   Penambahan modal asing pada perusahaan pers dilakukan melalui pasar modal.
   Pasal 12
   Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamt dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan; khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan.
   Pasal 13
   Perusahaan pers dilarang memuat iklan:
   1. yang berakibat merendahkan martabat suatu agama dan atau mengganggu kerukunan hidup antarumat beragama, serta bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat;
   1. minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   1. peragaan wujud rokok dan atau penggunaan rokok.
   Pasal 14
   Untuk mengembangkan pemberitaan ke dalam dan ke luar negeri, setiap warga negara Indonesia dan negara dapat mendirikan kantor berita.
   BAB V
   DEWAN PERS
   Pasal 15
   1. Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen.
   2. Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut:
   3. melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain;
   4. melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers;
   5. menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik;
   6. memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers;
   7. mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah;
   8. memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan;
   9. mendata perusahaan pers;
   10. Anggota Dewan Pers terdiri dari:
   11. wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan;
   12. pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi perusahaan pers;
   13. tokoh masyarakat, ahli di bidang pers dan atau komunikasi, dan bidang lainnya yang dipilih oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers;
   14. Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pers dipilih dari dan oleh anggota.
   15. Keanggotaan Dewan Pers sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
   16. Keanggotaan Dewan Pers berlaku untuk masa tiga tahun dan sesudah itu hanya dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya.
   17. Sumber pembiayaan Dewan Pers berasal dari:
   18. organisasi pers;
   19. perusahaan pers;
   20. bantuan dari negara dan bantuan lain yang tidak mengikat.
   BAB VI
   PERS ASING
   Pasal 16
   Peredaran pers asing dan pendirian perwakilan perusahaan pers asing di Indonesia disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
   BAB VII
   PERAN SERTA MASYARAKAT
   Pasal 17
   1. Masyarakat dapat melakukan kegiatan untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan menjamin hak memperoleh informasi yang diperlukan.
   2. Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:
   3. Memantau dan melaporkan analisis mengenai pelanggaran hukum, dan kekeliruan teknis pemberitaan yang dilakukan oleh pers;
   4. menyampaikan usulan dan saran kepada Dewan Pers dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas pers nasional.
   BAB VIII
   KETENTUAN PIDANA
   Pasal 18
   1. Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).
   2. Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).
   3. Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).
   BAB IX
   KETENTUAN PERALIHAN
   Pasal 19
   1. Dengan berlakunya undang-undang ini segala peraturan perundang-undangan di bidang pers yang berlaku serta badan atau lembaga yang ada tetap berlaku atau tetap menjalankan fungsinya sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan undang-undang ini.
   2. Perusahaan pers yang sudah ada sebelum diundangkannya undang-undang ini, wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan undang-undang ini dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diundangkannya undang-undang ini.
   BAB X
   KETENTUAN PENUTUP
   Pasal 20
   Pada saat undang-undang ini mulai berlaku:
   1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2815) yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1967 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia); 
   2. Undang-undang Nomor 4 PNPS Tahun 1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2533), Pasal 2 ayat (3) sepanjang menyangkut ketentuan mengenai buletin-buletin, surat-surat kabar harian, majalah-majalah, dan penerbitan-penerbitan berkala;
   Dinyatakan tidak berlaku.
   Pasal 21
   Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 
    Fungsi Kode Etik Jurnalistik
   Kode Etik Jurnalistik menempati posisi yang sangat vital bagi wartawan, bahkan dibandingkan dengan perundang-undangan lainnya yang memiliki sanksi fisik sekalipun, Kode Etik Jurnalistik memiliki kedudukan yang sangat istimewa bagi wartawan. Menurut M. Alwi Dahlan, Kode Etik setidak-tidaknya memiliki lima fungsi, yaitu.;
   1. Melindungi keberadaan seseorang profesional dalam berkiprah di bidangnya;
   2. Melindungi masyarakat dari malpraktek oleh praktisi yang kurang profesional;
   3. Mendorong persaingan sehat antarpraktisi;
   4. Mencegah kecurangan antar rekan profesi;
   5. Mencegah manipulasi informasi oleh narasumber.
   
   
   Manfaat Kode Etik Jurnalistik
   Dengan adanya kode etik, setidaknya para wartawan dapat :
   1. Menimbang prinsip-prinsip dasar, nilai-nilai, kewajiban terhadap dirinya dan kewajiban terhadap orang lain.
   2. Menentukan bagi dirinya sendiri bagaimana ia akan hidup, bagaimana ia akan melaksanakan pekerjaan kewartawanannya, bagaimana ia akan berpikir tentang dirinyasendiri dan tentang orang lain, bagaimana ia akan berperilaku dan bereaksi terhadap orang-orang serta isu-isu di sekitarnya.

KELUARGA BESAR MAHASISWA

Ketua Fahmi Reza D.H.

Sekretaris Riska Ayu Fatimah

KONGRES VII

KELUARGA BESAR MAHASISWA

BAB 1

KETENTUAN UMUM

BAB II

PESERTA, TUGAS, DAN WEWENANG KONGRES MAHASISWA

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA

BAB IV

ACARA

BAB V

PERSIDANGAN

BAB VI

FORUM DAN KEPUTUSAN

BAB VII

KETENTUAN TAMBAHAN

Ketua Fahmi Reza D.H.

Sekretaris Riska Ayu Fatimah

KELUARGA BESAR MAHASISWA

ANGGARAN DASAR

KELUARGA BESAR MAHASISWA

BAB I

KETENTUAN UMUM

BAB II

NAMA, WAKTU, TEMPAT, DAN IDENTITAS

BAB III

ASAS,SIFAT,DAN KEDUDUKAN

BAB IV

TUJUAN DAN FUNGSI

BAB V

KEANGGOTAAN& KEUANGAN

BAB VI

KELENGKAPAN ORGANISASI

BAB VII

PENUTUP

BAB VIII

ATURAN TAMBAHAN

KELUARGA BESAR MAHASISWA

BAB I

KEANGGOTAAN

BAB II

KONGRES KELUARGA BESAR MAHASISWA STAIS MAJENANG (KKBMS)

1. Seluruh Mahasiswa yang terdaftar dalam tahun akademik dan sah terdaftar menjadi Mahasiswa STAIS Majenang.

BAB III

DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA STAIS MAJENANG

BAB IV

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA

BAB VI

PERIODE KEPENGURUSAN

BAB VII

KEUANGAN

BAB VIII

SANKSI

BAB IX

PERUBAHAN AD/ART

BAB X

PENUTUP

Ketua Cahyono

Sekretaris Siti Nur Wahidah

Ketua Cahyono

Sekretaris Siti Nur Wahidah

BAB 1

PENDAHULUAN

A.      Pengertian

B.       Maksud dan Tujuan

C.      Landasan

D.      Penyusunan dan Penuangan

E.       Pengembangan dan Pelaksanaan Kerja

 

BAB II

POLA DASAR PROGRAM KERJA KEMAHASISWAAN

BAB III

POLA UMUM KEGIATAN KEMAHASISWAAN

BAB V

PENUTUP

Ketua Cahyono

Sekretaris Siti Nur Wahidah

Wakil Ketua Ni’am Syafi

Sekretaris Siti Nur Wahidah

KETENTUAN UMUM

BAB II

ASAS DAN PELAKSANAAN PEMILU

BAB III

KPUM

BAB IV

PERSYARATAN PENCALONAN

BAB V

PELAKSANAAN PEMILWA

BAB VI

SANKSI

MEKANISME PEMBUKTIAN

BAB VIII

PENUTUP

Wakil Ketua Ni’am Syafi

Sekretaris Siti Nur Wahidah